Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) merupakan perguruan tinggi yang sejak awal konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing position respons akademik dan sosial terhadap perubahan pemahaman dan kebijakan terhadap desa.
Atas posisi ini, menurut Suharyanto, M.M Sekretaris Program Pascasarjana (S-2) STPMD “APMD” sekaligus koordinator tim fasilitator, kini keberadaan STPMD “APMD” sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, reformasi tata kelola pemerintahan lokal, masyarakat lokal, dan pembaharuan desa.
Sebagai institusi akademik yang memiliki pengalaman panjang bersama masyarakat desa, STPMD “APMD” memahami persoalan dialami masyarakat desa sehingga diperlukan solusi strategis sebagai upaya menjawab problematika tersebut.
Pembaharuan tata kelola pemerintahan desa ini merupakan jawaban diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut, dan kelak membuat kehidupan desa menjadi lebih bermakna dan berdaya.
Pusat Pembaharuan Desa Berkelanjutan (PPDB) digagas Sutoro Eko sejak 2002, merupakan solusi yang membawa mandat: Penelitian, Pelatihan dan Publikasi.
Menurut Kepala PPDB Drs Widyo Hari M MSi, melalui tiga aksi yang menjadi tugas utamanya, PPDB lebih mudah berinteraksi dengan dinamika masyarakat desa. PPDB adalah institusi mandiri melalui inovasi dan kreasi yang dihasilkannya dapat mengembangkan jaringan, inovasi pembelajaran, dan lainnya.
Selain dikelola segenap Dosen STPMD “APMD”, PPDB juga diperkuat tenaga ahli dari luar berperan memperkaya wawasan dan perkembangan di ranah praktis.
Pelatihan dan BimbinganTeknis, merupakan kegiatan utarna PPDB, dengan maksud bahwa pelatihan merupakan kegiatan strategis yang menjadi awal pembaharuàn tata kelola pemerintahan desa.
Kegiatan ini cukup signifikan memberi perubahan di beberapa daerah mitra PPDB. Dengan peningkatan itu PPDB terus melakukan inovasi pelatihan bertujuan mempercepat proses pernbaharuan desa di Indonesia. Berbagai tema pelatihan pernah diselenggarakan, tema ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Misalnya, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintah Desa, Kebijakan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Pemberdayaan Masyaiakat Desa, dan Training of Trainers (TOT).
Pelatihan Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa merupakan pelatihan dasar bagi desa. Pelatihan ini memberi pemahaman posisi desa dalam kerangka otonomi daerah.
(Sugiarto-52)